INDONESIA PROTESTDemokrasi multipartai yang menjadi sistem perpolitikan Indonesia saat ini tentunya memberikan warna tersendiri pada pentas politik pemerintahan. Birokrasi pemerintahan saat ini diduduki oleh orang-orang yang berasal dari beragam partai, dan tentunya masing-masing pribadi akan memiliki latar belakang, pola piker bahkan tujuan tersendiri yang mungkin berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan partai yang menjadi kendaraan politik masing-masing, sehingga tidak tertutup kemungkinan antara seorang kepala dengan wakil kepala sendiri terjadi banyak perbedaan selama menjalankan tugas pemerintahan. Mulai dari perbedaan sikap, pendapat, pandangan bahkan perbedaan kebijakan.

Masih segar dalam ingatan isu perbedaan pandangan pada hal-hal tertentu antara Presiden SBY dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla beberapa bulan yang lalu. Isu tersebut sempat tercium oleh insan pers sehingga sempat diangkat menjadi salah satu topik dalam media. Beberapa saat kemudian dengan bijak beliau-beliau menyanggah isu tersebut, karena memang dalam jangka waktu tertentu isu krusial seperti itu dapat mengancam keutuhan birokrasi, bahkan keutuhan bangsa dan negara.

Kondisi seperti itu juga banyak ditemukan pada pemerintahan daerah. Sering terjadi perbedaan-perbedaan pandangan antara kepala daerah dan wakilnya karena perbedaan kendaraan politik tadi. Sang kepala daerah bersikeras dengan pandangannya karena itu merupakan misi yang diusung kendaraan politiknya, begitu juga wakil kepala daerah tetap kukuh dengan pandangannya yang juga merupakan misi kendaraan politiknya. Sampai pada tatanan dinas, badan dan kantor, kondisi tersebut juga sering ditemukan. Inilah demokrasi multipartai.

Bahkan pada sebuah pemerintahan daerah di sumatera, saat kepala daerah mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya, dan sesuai ketentuan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan dan digantikan oleh wakil kepala daerah yang memimpin beberapa bulan sisa masa baktinya, jelas terlihat kebijakan-kebijakan kepala daerah baru tersebut sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Lebih jauh, kebijakan-kebijakan baru itu terkadang terkesan berlawanan dengan kebijakan sebelumnya.

Padahal semestinya pemerintah adalah organisasi yang utuh, solid dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Kondisi-kondisi di atas tentunya akan menjadi masalah tersendiri bagi birokrasi pemerintahan untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Pembangunan yang semestinya berjalan di tengah-tengah masyarakat akan terhambat, bahkan gagal. Para birokrat pemerintahan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan dan membahas perbedaan-perbedaan itu daripada menjalankan tugas. Alhasil masyarakat harus puas dengan janji-janji politik yang dikumandangkan saat kampanye, janji tanpa bukti.
Inilah serpihan birokrasi yang pasti menjadi duri dalam pembangunan negeri ini. Saat para elit politik dan orang-orang yang menganggap dirinya bagian dari elit politik belum mampu memahami dan menyikapi sistem demokrasi multipartai ini dengan baik, yang terjadi adalah pecah dan hancurnya birokrasi pemerintahan menjadi serpihan-serpihan tertentu. Serpihan-serpihan tersebut berserakan di jalanan, dan akan menjadi duri-duri yang menghalangi berjalannya pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Pinggiran Pekanbaru,
29 Januari 2009
Kepala Suku